Senin, 21 April 2008

Mahasiswa Cari Tanribali

Demo Menolak BHP, Tak Percaya Janji Asisten I

MAKASSAR,BKM -- Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Makassar melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, kemarin. Mahasiswa mencari caretaker Gubernur Sulsel, Ahmad Tanribali Lamo untuk mendengarkan tuntutan mereka menolak pemberlakukan Badan Hukum Pendidikan (BHP).
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam "Gerakan Rakyat Makassar (Geram) Tolak BHP" ini sebelum mendatangi kantor gubernur lebih dulu melakukan aksi di kampus mereka masing-masing. Setelah jumlah mahasiswa yang turun bertambah, mereka lalu bergabung. Mahasiswa yang menggelar aksi di antaranya berasal dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), UIN Alauddin dan beberapa perguruan tinggi swasta lainnya.
Sekitar pukul 14.00 Wita mahasiswa lalu bergerak menuju kantor gubernur di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.
Saat mendatangi kantor gubernur, mahasiswa membawa beberapa pamplet dan spanduk. Tampak pula bendera organisasi mereka. Tulisan pada pamplet dan spanduk rata-rata menyatakan menolak pemberlakuan BHP di perguruan tinggi.
"Negara yang mau membiayai pendidikan akan menjadi negara yang maju sebaliknya negara yang enggan membiayai pendidikannya pasti akan bangkrut," kata Zulkarnain, mahasiswa Unhas saat berorasi di halaman kantor gubernur.
Menurut Zulkarnain, keinginan pemerintah membuat Undang-undang tentang BHP, telah melanggar UUD 1945. "Dalam UU disebutkan bahwa tugas negara adalah mencerdaskan bangsa. Tetapi, jika BHP dilaksanakan, maka tujuan itu akan semakin sulit tercapai," teriak Zulkarnain di depan ratusan mahasiswa yang disambut dengan teriakan semangat rekan-rekannya.
Sementara itu, Basri, aktivis Lembaga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) saat berorasi menegaskan, sejak Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia, bangsa ini telah menjadi agen imperialis neoliberal. Dimana, katanya, pendidikan telah dimasukkan dalam mekanisme pasar. Padahal, seharusnya pendidikan harus diproteksi dari kepentingan bisnis semata.
Apa yang diungkapkan Basri sejalan dengan Fandi dari UNM. Fandi yang juga ikut berorasi di depan rekan-rekannya mengatakan, mekanisme pasar akan menempatkan pendidikan sebagai komoditi yang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berduit.
"Jika BHP diberlakukan, akan banyak lulusan SMA di Sulsel tak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program pendidikan gratis bakal sulit terwujud di Sulsel," teriak Fandi.
Setelah hampir satu jam berorasi, mereka mendesak agar dipertemukan dengan caretaker Gubernur Tanribali. Namun, Tanribali sementara berada di luar Makassar. Mahasiswa hanya ditemui Asisten I Ketataprajaan, Saleh Radjab.
"Pak gubernur lagi tidak ada di tempat begitupun dengan Pak Sekprov (HA Muallim, Red). Tapi pernyataan sikap ini kami akan sampaikan pada beliau (Tanribali, Red)," janji Saleh di depan ratusan mahasiswa.
Namun, mahasiswa tak percaya janji Asisten I. Secara serentak, mereka berteriak, jika itu hanya sekadar janji.
Usai diterima, mahasiswa memilih keluar dari kantor gubernur. Mereka lalu kembali ke kampus masing-masing. Namun, ada juga yang melakukan konvoi di beberapa ruas jalan di Makassar. (ardi)
Sumber: Berita Kota Makassar

Tidak ada komentar: